Komisi II DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/9). Kunker tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan kewenangan wilayah laut pasca implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Natalia Karyawati, ME, beserta jajaran yang memaparkan berbagai kebijakan, capaian kinerja, serta strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana, SH, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh jajaran DKP Kalbar selama pelaksanaan kunjungan kerja.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas beserta seluruh jajaran yang telah menerima Komisi II DPRD Kabupaten Sambas dengan sangat baik. Paparan yang disampaikan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola kewenangan laut, khususnya setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Erwin Johana, SH.
Menurutnya, materi yang disampaikan memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian kewenangan pemerintahan, sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Meskipun kewenangan pengelolaan laut berada pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetap memiliki kepentingan besar untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Karena itu koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat,” katanya.
Komisi II DPRD Kabupaten Sambas juga mengapresiasi capaian kinerja DKP Kalbar di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang menunjukkan hasil positif, termasuk melalui penguatan pengawasan di lapangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas.
“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan,” ungkap Erwin Johana, SH.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kabupaten Sambas menilai bahwa potensi kelautan dan perikanan Kalimantan Barat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sambas, perlu terus didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada nelayan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan, serta penguatan kelembagaan dan pelayanan publik.
“Kami berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi referensi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan,” tutup Erwin Johana, SH.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat koordinasi antarlembaga serta menjadi sarana bertukar informasi dan pengalaman dalam mendukung tata kelola kelautan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.
