Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026. Anggota DPRD Kabupaten Sambas Fraksi PDI Perjuangan, Hendro Sudomo, S.Kom, menegaskan bahwa perubahan anggaran harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar.
Hal itu ditegaskan Hendro saat menjadi juru bicara fraksi Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terkait Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (9/9).
Hendro mengatakan, tambahan anggaran harus diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat nyata, terutama pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, peningkatan mutu dan sarana-prasarana kesehatan di RSUD/Puskesmas, serta pemenuhan sarana pendidikan secara merata.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pelayanan, integrasi sistem perpajakan serta pendataan potensi pajak dan retribusi. Namun, upaya tersebut diminta tetap dilakukan secara cermat dan humanis agar tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku UMKM,” ingat Hendro.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap ancaman Karhutla dan kabut asap. Fraksi PDI Perjuangan tegas Hendro meminta kesiapan anggaran untuk memperkuat operasional Satgas Karhutla, BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA), sekaligus memastikan kesiapan sektor kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi dampak kabut asap, termasuk kebutuhan medis dan perlindungan terhadap anak-anak.
Fraksi juga menekankan agar pembiayaan digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran untuk kebutuhan pembangunan yang mendesak serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Transparansi penggunaan anggaran dinilai penting agar masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari setiap kebijakan anggaran.
“Intinya, perubahan APBD harus benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Anggaran harus tepat sasaran, terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Sambas,” tegas Hendro. Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya menyetujui rancangan perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama eksekutif.
