Sejumlah tenaga honorer pendidikan asal Kabupaten Sambas yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Pendidikan mendatangi kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jumat (22/8/2025). Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan berbagai keluhan terkait nasib dan masa depan tenaga honorer di Sambas.
Sekretaris Forum, Dulhadi, menyebut kondisi tenaga honorer di Sambas saat ini semakin mengkhawatirkan. Persoalan yang mereka hadapi meliputi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai kebutuhan daerah, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, hingga tidak adanya perlindungan hukum serta jaminan yang layak.
Dulhadi menambahkan, persoalan ini berpotensi memperparah kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data, lebih dari seribu guru diperkirakan pensiun dalam kurun 2023–2026, sementara rekrutmen PPPK belum mampu menutup kebutuhan riil.
Untuk itu, Forum Tenaga Honorer mendesak pemerintah pusat segera menyusun regulasi khusus tentang tenaga honorer, membuka formasi PPPK bagi tenaga kependidikan, serta menjamin akses perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh honorer.
“Tanpa kepastian, tenaga honorer akan terus berada pada posisi rentan dan terpinggirkan,” tegasnya.
“Aspirasi ini jangan hanya dicatat, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Kalau tidak, kualitas pendidikan di Sambas akan menurun,” ujar Mardani.
Audiensi di Kemendikbudristek ini diharapkan menjadi momentum penting agar suara tenaga honorer pendidikan dari daerah benar-benar diperhatikan pemerintah pusat, demi keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Sambas.
